KOMITMEN NETRALITAS TNI-POLRI KABUPATEN BOYOLALI: DIRIKAN POSKO MENUJU PEMILU 2024
Boyolali – Dalam upaya menjaga netralitas dan mendukung kelancaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Posko Netralitas TNI-Polri Kabupaten Boyolali didirikan dengan penuh komitmen menuju pemilu 2024.
Kasi Propam Polres Boyolali Iptu Agung Muryo Atmojo, selaku Kaposko, dalam apel pada Senin, 29 Januari 2023, memberikan petunjuk kepada personel piket posko untuk selalu waspada, menjaga sikap tampang, dan selalu memberikan pelayanan yang santun kepada masyarakat.
Sementara itu Kapolres Boyolali AKBP Petrus Parningotan Silalahi, saat dikonfirmasi menjelaskan, bahwa Posko yang telah diresmikan pada Jumat, 26 Januari 2023, bertujuan memberikan layanan pengaduan terkait netralitas TNI-Polri yang dibentuk di Boyolali,hal ini sejalan dengan perintah pimpinan untuk mendirikan Posko serupa di seluruh wilayah Jawa Tengah.
"Posko ini merupakan bentuk komitmen TNI-Polri dalam menjaga netralitas pada Pemilu 2024," kata Kapolres.
Personel yang mengisi Posko ini merupakan gabungan dari Siepropam, Provos masing-masing polsek, dan personel dari Provos TNI. Kapolres menegaskan bahwa Posko tersebut adalah wujud sinergitas dan komitmen TNI-Polri dalam menjaga netralitas pada pelaksanaan Pemilu 2024.
Menurut AKBP Petrus, aturan netralitas Polri telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, khususnya pada Pasal 28, yang menekankan bahwa Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.
Pihak kepolisian berkomitmen untuk terus menjaga netralitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi terwujudnya Pemilu 2024 yang aman dan damai.
"Pada intinya, TNI maupun Polri tidak diperbolehkan untuk melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini harus dijadikan pedoman oleh seluruh anggota. Masyarakat yang menemukan pelanggaran terkait netralitas diharapkan untuk melaporkannya di Posko terdekat," tutup Kapolres.