Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Pengamanan Maksimal! Propam Polres Boyolali Pastikan Kesiapsiagaan Polsek Jelang Pemilukada 2024

Boyolali – Menjelang Pemilukada serentak 2024, Propam Polres Boyolali melakukan pengecekan kesiapsiagaan personel di sejumlah Polsek pada Minggu malam (20/10/2024). Pengecekan ini bertujuan memastikan kesiapan operasional dan pendisiplinan personel dalam menjalankan tugas pengamanan Pemilukada. Kegiatan ini dipimpin oleh Kasipropam Polres Boyolali, IPTU Aris Hartanto, yang memberikan arahan langsung kepada personel di lapangan.

Wakapolres Boyolali, KOMPOL Nunung Farmadi, menegaskan pentingnya pengecekan ini sebagai upaya penguatan disiplin dan integritas personel. "Kesiapsiagaan fisik dan mental merupakan kunci utama dalam menghadapi tugas. Pendisiplinan internal harus terus dilakukan untuk memastikan personel mampu menjalankan tugas dengan tanggung jawab dan profesionalisme tinggi," tegas KOMPOL Nunung.

Ia juga mengingatkan agar seluruh personel tetap waspada terhadap berbagai tantangan di lapangan, terutama menjelang Pemilukada 2024. "Netralitas Polri dalam Pemilu harus ditegakkan. Jangan sampai ada anggota yang terlibat atau tampak mendukung salah satu calon, karena itu akan melanggar kode etik Polri," tambahnya.

Pengecekan berlangsung di beberapa Polsek, dimulai dari Polsek Sambi, kemudian Polsek Nogosari, hingga Polsek Ngemplak. IPTU Aris Hartanto menekankan pentingnya menjaga kewaspadaan melalui pengecekan lingkungan sekitar Mako, pemantauan CCTV, serta patroli rutin. Ia juga mengingatkan agar pelayanan kepada masyarakat tetap humanis dan profesional guna menjaga citra Polri selama tahapan Pemilukada berlangsung.

Selain itu, personel juga diimbau untuk menjaga kesehatan selama bertugas. "Pemilukada akan memerlukan kesiapan penuh dari seluruh personel, maka jaga kesehatan agar tetap bisa bertugas dengan baik," pesan IPTU Aris.

Pengecekan berjalan lancar tanpa hambatan, sebagai bagian dari program mitigasi rutin yang dilakukan Propam Polres Boyolali untuk memastikan tidak ada pelanggaran disiplin, terutama dalam masa-masa kritis menjelang Pilkada 2024.