Sukabumi, ZONAWARTA.COM – Ombudsman Republik Indonesia terus berupaya memastikan efektivitas dan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah. Dalam kunjungan kerja ke Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, pada Jumat (14/3/2025), Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika bersama perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) meninjau langsung pelaksanaan program tersebut.
Yeka menegaskan bahwa Ombudsman RI memiliki komitmen untuk mengawal penyelenggaraan program agar berjalan sesuai tujuan, yaitu memberikan akses makanan bergizi yang merata bagi anak-anak sekolah. Dalam pemantauan ini, tim Ombudsman RI menemukan sejumlah aspek yang dapat ditingkatkan, di antaranya efisiensi distribusi, optimalisasi administrasi, dan penguatan pengawasan kualitas pangan.
“Kami melihat program ini sudah memberikan manfaat yang besar, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam memastikan setiap anak menerima makanan yang sesuai standar gizi,” ujar Yeka. Ia juga mendorong agar sistem distribusi berbasis data semakin diperkuat guna meminimalkan kendala teknis di lapangan.
Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Warungkiara, yang berperan sebagai pusat pengolahan dan distribusi makanan bergizi. Pada kesempatan tersebut, tim Ombudsman RI menyaksikan langsung proses persiapan lebih dari 3.000 porsi makanan yang akan didistribusikan ke 22 sekolah di wilayah tersebut. Yeka mengapresiasi sistem kerja SPPG yang telah menerapkan metode pencatatan berbasis digital untuk memastikan ketepatan alokasi makanan.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa SPPG Warungkiara telah menjadi proyek percontohan sejak awal 2024 dan berdampak positif tidak hanya bagi penerima manfaat, tetapi juga bagi ekonomi lokal. “Program ini melibatkan banyak pihak, mulai dari petani, peternak, hingga nelayan lokal, sehingga menciptakan efek domino yang menggerakkan perekonomian masyarakat,” ungkapnya.
Tim Ombudsman RI juga melakukan pemantauan di SDN 3 Warungkiara untuk melihat secara langsung mekanisme distribusi makanan kepada siswa. Salah satu inovasi yang diterapkan dalam pembagian MBG adalah teknologi pemindai sidik jari (ginger print), yang bertujuan memastikan keakuratan penerima manfaat. Namun, Yeka mengingatkan bahwa teknologi ini harus terus dievaluasi agar tetap efektif tanpa hambatan teknis.
Sebagai bagian dari rangkaian kunjungan, Ombudsman RI turut meninjau sentra penyediaan makanan bergizi gratis yang dikelola dengan standar ketat sesuai pedoman Badan Gizi Nasional. Yeka menekankan pentingnya menjaga kualitas pangan dan keamanan dalam proses produksi hingga distribusi. “Kami mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan, namun ke depannya perlu ada pengawasan yang lebih ketat agar program ini benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi tumbuh kembang anak-anak,” ujarnya.
Lebih jauh, Ombudsman RI menyoroti dampak lebih luas dari program MBG, yang tidak hanya berkontribusi pada pemenuhan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Dengan adanya program ini, banyak tenaga kerja lokal yang terlibat dalam pengolahan dan distribusi makanan, sehingga turut berkontribusi dalam pengurangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan di pedesaan.
Dengan berbagai catatan yang diberikan, Ombudsman RI berharap pemerintah daerah serta pihak terkait dapat terus melakukan perbaikan guna meningkatkan efektivitas dan jangkauan program MBG. “Kami ingin memastikan bahwa setiap anak mendapatkan haknya untuk memperoleh makanan bergizi, dan program ini bisa menjadi model yang sukses untuk diterapkan di daerah lain,” pungkas Yeka.
Sumber: Ombudsman RI
