Jakarta, ZONAWARTA.COM – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus pemalsuan dan pengurangan takaran MinyaKita yang beredar di pasaran. Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap produk pangan harus diperketat untuk mencegah penyalahgunaan yang merugikan masyarakat.
Menurut Puan, lemahnya pengawasan bisa menggerus kepercayaan publik terhadap program bantuan pangan pemerintah. Ia menilai bahwa tindakan tegas diperlukan agar kasus serupa tidak terus berulang.
“Jika hanya pelaku di tingkat bawah yang diproses hukum, sementara pihak yang lebih besar tidak tersentuh, maka keadilan tidak benar-benar ditegakkan,” ujar Puan dalam siaran persnya, Jumat (14/3/2025).
Ia menilai kasus ini terjadi karena masih ada celah dalam sistem pengawasan yang memungkinkan praktik pemalsuan. Oleh karena itu, pemerintah diminta segera melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem pengawasan produk pangan, khususnya MinyaKita.
Puan mengingatkan bahwa MinyaKita merupakan program pemerintah untuk menyediakan minyak goreng murah bagi masyarakat. Jika praktik kecurangan dibiarkan, bukan hanya harga dan kualitas yang terdampak, tetapi juga kesehatan masyarakat.
“Negara harus memastikan kesejahteraan rakyat tidak dikorbankan hanya karena lemahnya pengawasan,” tegasnya.
Ia juga meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap semua pihak yang terlibat dalam kecurangan distribusi MinyaKita, termasuk memberi sanksi berat bagi pelaku agar memberikan efek jera.
Selain itu, Puan meminta Komisi IX DPR RI untuk berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam meningkatkan pengawasan dan melakukan inspeksi berkala terhadap MinyaKita dan produk pangan lainnya.
“BPOM harus lebih aktif dalam mengawasi produksi dan distribusi minyak goreng agar praktik kecurangan bisa dicegah sejak dini,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia juga mengingatkan Kementerian Perdagangan dan Satgas Pangan untuk membangun sistem pemantauan yang lebih transparan agar distribusi produk bersubsidi bisa diawasi secara ketat.
“Dengan pengawasan yang lebih baik, praktik penipuan dapat dicegah dan masyarakat tidak lagi dirugikan,” kata Puan.
DPR RI dan pemerintah berkomitmen untuk memastikan kasus pemalsuan MinyaKita tidak terulang, sehingga jaminan pangan bagi masyarakat tetap terjaga.
Sumber: infopublik.id
