Padang, ZONAWARTA.COM – Universitas Negeri Padang (UNP) mengambil langkah konkret dalam mendukung program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif nasional untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Rektor UNP, Krismadinata, saat menerima kunjungan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Gedung Rektorat UNP, Senin malam (28/4/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Krismadinata memaparkan kesiapan UNP, khususnya melalui pemanfaatan Kampus PGSD Bandar Buat. Kampus ini, menurutnya, sangat layak dijadikan lokasi Sekolah Rakyat karena telah dilengkapi berbagai sarana pendidikan dan penunjang lainnya.

“Kampus PGSD Bandar Buat ini fasilitasnya lengkap dan siap untuk dijadikan Sekolah Rakyat. Kita punya lahan kosong 27.930 meter persegi, lengkap dengan asrama, aula, ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, musala, bahkan minimarket dan sarana olahraga. Untuk pelaksanaan tahun ini, kita siap,” ujar Krismadinata.

Tak hanya Bandar Buat, UNP juga membuka peluang pemanfaatan Kampus PGSD Sawahlunto. Kampus ini memiliki area seluas 5,2 hektare, dilengkapi gedung dua lantai serta fasilitas pendukung lainnya.

UNP menunjukkan komitmen penuh untuk terlibat lebih jauh dalam program ini. Perguruan tinggi tersebut bersedia menyediakan tenaga ahli, konsultan pendidikan, pelatihan untuk tenaga pengajar, serta menempatkan mahasiswa magang di lokasi Sekolah Rakyat yang akan dibuka di berbagai daerah.

Respons positif datang dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi untuk memastikan kualitas dan kelangsungan Sekolah Rakyat.

“Salah satu kunci keberhasilan Sekolah Rakyat adalah pendampingan kualitas guru dan sarana-prasarana yang memadai. Kami berharap UNP bisa segera bergabung, tentu setelah verifikasi teknis oleh Kementerian PUPR. Kalau memenuhi syarat, UNP akan masuk dalam kloter kedua pembelajaran yang dimulai Juli-Agustus 2025,” kata Gus Ipul.

Program Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama, dengan pembiayaan penuh dari pemerintah, termasuk untuk kebutuhan makan dan minum siswa. Sasaran utamanya adalah anak-anak dari keluarga miskin yang terdaftar dalam Desil 1 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Dukungan terhadap program ini juga datang dari pemerintah daerah. Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, mengungkapkan optimismenya terhadap realisasi program di wilayahnya.

“Terima kasih kepada Pak Menteri atas perhatian kepada Sumatera Barat. Semoga program ini segera terwujud dan bertambah banyak lokasinya,” ujarnya.

Dengan keterlibatan berbagai pihak, termasuk UNP dan pemerintah provinsi, diharapkan Sekolah Rakyat dapat segera menjadi kenyataan di Sumatera Barat dan menjangkau lebih banyak anak-anak dari keluarga prasejahtera.

Sumber: Kemensos RI

Rekomendasi untuk Anda