Pusat Data Nasional (PDN 1) Siap Beroperasi Juni 2025, Pemerintah Genjot Transformasi Digital
Jakarta, ZONAWARTA.COM – Pemerintah Indonesia terus mempercepat langkah transformasi digital nasional. Salah satu tonggak utamanya adalah pengoperasian Pusat Data Nasional (PDN 1) yang ditargetkan mulai berjalan pada Juni 2025. Keberadaan PDN 1 diharapkan menjadi tulang punggung layanan publik berbasis data yang lebih aman, efisien, dan transparan.
Dalam pertemuan dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas pada Jumat, 2 Mei 2025, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menekankan peran strategis PDN sebagai fondasi infrastruktur digital pemerintahan.
“PDN adalah fondasi penting dalam memperkuat ekosistem digital pemerintahan. Kami bekerja sama dengan Bappenas dan kementerian terkait untuk memastikan sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan,” ujarnya.
PDN 1 sendiri telah memasuki fase penting. Setelah proses serah terima pada Maret 2025, kini sistem tengah menjalani asesmen keamanan dan operasional oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
“Kami targetkan uji coba operasional dapat dimulai pada Juni,” tegas Meutya.
Langkah percepatan pembangunan PDN juga menjadi bagian dari dukungan terhadap 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden dan 17 program prioritas nasional. Fokus utamanya adalah peningkatan kualitas layanan digital, termasuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) berjalan lebih transparan dan akuntabel.
Tak hanya berhenti pada PDN 1, pemerintah turut merancang pengembangan tiga pusat data nasional. Selain PDN 1 yang hampir siap operasional, PDN 2 dan PDN 3 juga tengah dirancang menggunakan skema co-sharing yang sedang dalam tahap pembahasan.
Menkomdigi juga memberi perhatian pada aspek ketersediaan sistem cadangan.
“Saat ini, opsi cadangan masih mengandalkan PDN Sementara (PDNS), namun anggarannya belum tersedia. Jika tidak segera dianggarkan, ada risiko sistem berjalan tanpa cadangan, dan itu tidak ideal,” katanya.
Di tengah pesatnya digitalisasi, pemerintah menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan pembangunan seluruh pusat data secara menyeluruh. Hal ini dilakukan demi memastikan transformasi digital sektor publik berjalan efektif, berkelanjutan, dan terlindungi secara siber.
Sumber: Komdigi
