Kemkomdigi Bentuk Tim Internal Khusus Kawal Program Satu Data Indonesia
Jakarta, ZONAWARTA.COM – Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menekankan pentingnya integritas serta keterkinian data sebagai faktor utama keberhasilan program Satu Data Indonesia (SDI). Menurutnya, tanpa kualitas data yang terjamin, program nasional ini tidak akan dapat dijalankan secara optimal.
Untuk menjaga kualitas data, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) telah menyiapkan tim internal khusus. Tim ini akan mengawal penyelenggaraan SDI di tingkat nasional agar berjalan sesuai arah kebijakan. “Kami telah menyiapkan tim dari Kemkomdigi untuk memperkuat kinerja Satu Data Indonesia,” jelas Meutya dalam Rapat Dewan Pengarah Satu Data Indonesia 2025 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Rabu (20/08/2025).
Tim internal tersebut terdiri dari jajaran strategis di lingkup Kemkomdigi, di antaranya Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintahan Digital, Direktur Infrastruktur Pemerintahan Digital, Direktur Aplikasi Pemerintahan Digital, Direktur Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital, serta Direktur Pengendalian Ruang Digital yang tergabung dalam kelompok kerja keamanan data.
Meutya menjelaskan, keberadaan tim ini diharapkan mampu memperkuat ketersediaan, kualitas, sekaligus keamanan data yang dikelola oleh SDI. Ia menegaskan, “Data SDI harus terjamin kemudahan berbagi pakainya, serta harus menjunjung norma pelindungan data pribadi.”
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa tanggung jawab menjaga kualitas data tidak hanya berada di pemerintah pusat. Instansi di tingkat pusat maupun daerah juga memiliki kewajiban besar untuk terus memperbarui data agar tetap relevan. “Peran aktif setiap instansi pusat maupun daerah dalam memperbarui data menjadi sangat krusial,” tuturnya.
Meutya menutup pernyataannya dengan memastikan bahwa Kemkomdigi akan terus memberikan dukungan penuh terhadap SDI. Menurutnya, program ini bukan hanya sekadar pengelolaan data, melainkan juga pondasi untuk membangun transformasi digital pemerintahan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Sumber: Biro Humas Kementerian Komdigi