Komdigi dan BPK RI Perkuat Sinergi Lawan Konten Negatif di Ruang Digital
Jakarta, ZONAWARTA.COM – Eskalasi konten negatif yang masif di ruang digital Indonesia mendorong pemerintah untuk bertindak lebih tegas. Dari praktik perjudian online hingga ancaman pornografi anak, konten bermuatan negatif terus membanjiri jagat maya dan mengancam stabilitas nasional. Untuk merespons tantangan ini, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kini memperkuat sinergi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam pengawasan serta penegakan hukum digital.
Kolaborasi ini menjadi nyata dalam momen penting penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja BPK RI, yang untuk pertama kalinya digelar di Kantor Komdigi, Jakarta.
“Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan jajaran dalam acara penting ini. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja BPK RI adalah momentum yang bersejarah bagi kami, karena ini merupakan yang pertama kali dilakukan di Kemkomdigi,” kata Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid.
Dalam laporannya, Meutya mengungkap data mencengangkan. Sejak 20 Oktober 2024 hingga 23 April 2025, Komdigi telah menangani lebih dari 1,3 juta konten perjudian online. Rinciannya mencakup 1.192.000 situs judi dan 127.000 konten bermuatan judi di media sosial.
“Angka-angka ini mencerminkan ancaman nyata di ruang digital yang mengganggu keamanan dan ketertiban nasional,” tegasnya.
Langkah Strategis Komdigi: Dari SAMAN hingga PP Tunas
Untuk menghadapi gelombang konten bermasalah ini, Komdigi mengembangkan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN). Sistem ini mengharuskan platform digital untuk menindaklanjuti konten berisiko tinggi dalam waktu 4 jam, serta konten negatif lainnya dalam kurun waktu 24 jam.
Di sisi regulasi, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP Tunas), sebagai bentuk perlindungan terhadap anak di internet.
“Komdigi menegaskan bahwa pembangunan ruang digital yang sehat dan aman bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan hasil kolaborasi seluruh elemen bangsa,” ujar Meutya.
Apresiasi BPK: Komitmen Tinggi Komdigi Terhadap Rekomendasi
Anggota III BPK RI, Akhsanul Khaq, menyampaikan apresiasinya terhadap progres yang dicapai Komdigi. Ia menilai kementerian ini memiliki keseriusan dalam menjalankan rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan.
“Kami melihat rencana aksi yang telah disusun Komdigi menunjukkan komitmen kuat dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan,” ujarnya.
Akhsanul menyebut bahwa Komdigi telah menindaklanjuti 82,2% rekomendasi BPK, jauh melampaui rata-rata nasional sebesar 75%. Ia juga menyoroti penyelesaian kerugian negara yang menunjukkan tren positif, sembari berharap agar sisa kasus segera ditangani.
“Kami menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang solid dari jajaran Komdigi selama pemeriksaan semester II tahun 2024. Semoga kolaborasi ini terus berlanjut demi memperkuat ketahanan digital bangsa,” tutupnya.
Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, serta seluruh jajaran pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan Komdigi.
Sumber: Komdigi
